GROBOGAN, Lingkarjateng.id – Wakil Bupati (Wabup) Grobogan Bambang Pujiyanto menyampaikan, peran perempuan dalam berbagai kegiatan perlu dilakukan. Hal ini sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Dorongan ini disampaikan oleh Wabup Grobogan saat menghadiri pengukuhan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Grobogan periode tahun 2022-2027, di Pendopo Kabupaten Grobogan pada Selasa, 13 September 2022.
“Melalui KPPI diharapkan dapat menyamakan persepsi tentang tanggung jawab perempuan dan meningkatkan SDM perempuan, untuk berperan aktif dan berkontribusi optimal, guna terwujudnya politik yang santun, adil, damai, dan mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan di semua tingkatan. Saya berharap, pengurus dan anggota KPPI memahami betul tujuan mulia ini. KPPI harus eksis dan bergaung gemanya, jangan mlempem, apalagi menjelang Pemilu 2024,” ujar Wabup Grobogan.
Bambang Pujiyanto menegaskan, dari data dalam perencanaan pembangunan, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan masih cukup rendah jika dibanding rata-rata Provinsi. Padahal, Indeks Pemberdayaan Gender adalah untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender, berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen.
“Jumlah anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang perempuan saat ini baru 6 orang, belum ada 30 persen dari keseluruhan anggota yang ada. KPPI memiliki peran untuk bisa merubah ini. Karena tugas pokok dari dibentuknya KPPI salah satunya, adalah untuk menggugah peran aktif politik perempuan, sehingga mampu untuk berkompetisi dengan laki-laki dalam perolehan suara di parlemen,” tegas Wabup Grobogan.
Meski begitu, pihaknya memberikan apresiasi dan dengan para perempuan yang aktif dalam berorganisasi di Grobogan, seperti PKK, Dharma Wanita, GOW, Muslimat, Aisiyah, Fatayat, IWAPI, FKKG, KPPI dan juga yang lainnya. Di mana menurutnya, pemerintah telah membuka akses seluas-luasnya untuk perempuan.
“Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang manis bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan, menyatakan bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan. Politik gender juga telah memakai pendekatan perempuan dalam pembangunan, di mana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam setiap derap pembangunan nasional,” pungkasnya. (Lingkar Network | Muhammad Ansori – Koran Lingkar)