Rentan Konflik, DPRD Pati Warsiti Minta KPU Edukasi Warga Jelang Pemilu 2024

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti. (Arif Febriyanto/Lingkarjateng.id)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti. (Arif Febriyanto/Lingkarjateng.id)

PATI, Lingkarjateng.id – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati untuk melakukan edukasi secara masif terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Hal itu disampaikan Warsiti dalam menyikapi keluhan warganet yang berkomentar bahwa ada dugaan kecurangan KPU Pati dalam rekrutmen panitia pemilihan suara (PPS) Pemilu 2024.

Sebelumnya, pada 23 Januari 2023, warganet ramai-ramai memberikan respons negatif di akun Instagram resmi KPU Pati pada postingan hasil seleksi penerimaan anggota PPS. Komentar warganet itu menuntut adanya transparansi rekrutmen PPS Pemilu 2024.

Jika sejak awal penyelenggaraan Pemilu 2024 diwarnai dengan kecurangan, Warsiti khawatir ke depan saat mendekati pesta demokrasi itu akan lebih banyak kecurangan yang terjadi. Apalagi menurutnya, Kabupaten Pati itu rentan konflik.

Rekrutmen PPS Dinilai Curang, KPU Pati Diduga Kerja Sama dengan Perangkat Desa

“Dari dulu memang Pati rentan konflik. Jadi saya selaku mitra kerja Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU mengimbau sejak dini untuk melaksanakan sosialisasi. Edukasi harus masif dijalankan,” ungkapnya, belum lama ini.

Warsiti menegaskan agar pihak terkait, dalam hal ini Bawaslu dan KPU, untuk senantiasa melakukan sosialisasi ke desa-desa guna lebih memahamkan pengetahuan masyarakat akan politik.

Dengan begitu, hal-hal yang tidak diinginkan seperti stigma negatif dari masyarakat tidak muncul. Bahkan cenderung memojokkan KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara.

Bukan tanpa sebab, Warsiti menilai saat ini masyarakat sudah pandai dalam hal politik. Sehingga jika ditemukan suatu kejanggalan, maka masyarakat bisa menilai dengan sendirinya.

“Terbukti dulu saat Pilkada, ada satu TPS di Pati nyaris tidak ada yang nyoblos. Menurut saya, dari diri sendiri untuk tidak mencederai demokrasi,” tambahnya.

Ia pun berharap, ke depan kinerja Bawaslu dan KPU ini bisa lebih baik lagi. Sehingga tidak ada laporan negatif dan keluhan dari masyarakat, Kabupaten Pati khususnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version