SALATIGA, Lingkarjateng.id – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Salatiga pada tahun ini merehabilitasi sebanyak 108 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2,1 miliar dari APBD Salatiga.
Kepala DPKP Salatiga, Eny Endang Surtini menjelaskan, jumlah RTLH di Kota Salatiga dari pendataan mulai tahun 2018 lalu terdapat 5.360 rumah. Penanganan RTLH sampai tahun 2022 sudah mencapai 1.660 unit, sehingga kini masih ada 3.700 rumah yang belum tertangani dan akan terus dilakukan update data melalui pendataan ulang.
Pada anggaran 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mengalokasikan anggaran rehabilitasi RTLH senilai Rp 2,1 miliar. Dana tersebut digunakan untuk merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 108 rumah dengan anggaran APBD yaitu melalui program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS).
Penerima bantuan tersebar di 4 Kecamatan di Kota Salatiga. Tiap unit rumah mendapat bantuan senilai Rp18.855.000 dengan perincian Rp16.500.000 berupa bantuan material dan Rp2.355.000 bantuan untuk upah tenaga.
Bantuan RTLH diberikan kepada warga kurang mampu dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Syaratnya, harus ada kejelasan kepemilikan rumah. Selain itu penerima harus bisa berswadaya. Artinya bisa menyediakan sebagian material atau tenaga dalam pelaksanaan rehabilitasi.
“Kami juga mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR dan Baznas Provinsi Jateng, ” ungkap Eny Endang Surtini pada Sabtu, 24 September 2022.
Rinciannya, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 100 unit dan dari Baznas Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 unit.
“Jumlah rehabilitasi RTLH di Kota Salatiga tahun 2022 adalah sebanyak 210 unit termasuk 108 dari APBD Salatiga,” kata Eny. (Lingkar Network | Unggul Priambodo – Koran Lingkar)