PATI, Lingkarjateng.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah mendukung penuh program pemerintah dalam mendata masyarakat melalui registrasi sosial ekonomi atau Regsosek.
Program ini diharapkan akan menghasilkan data yang valid untuk menjadi tolak ukur pemerintah dalam membuat kebijakan.
Salah satunya adalah data terkait penerima Bantuan Sosial atau Bansos. Menurut Muntamah, data yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan Bansos saat ini kurang tepat sasaran sehingga perlu ada perbaikan data, yang salah satunya melalui Regsosek.
“Kalau pendataan dimulai lagi dari awal terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat, ini luar biasa. Tidak kemudian DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu melanjutkan. Itu kan ada masalah, tidak dirombak secara keseluruhan,” ungkapnya.
Anggota Dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun meminta kepada petugas Regsosek untuk benar-benar melakukan pendataan door to door di desa-desa.
Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi yang menangani juga diminta untuk selalu melakukan pengawasan terhadap petugas yang ada di lapangan.
Sehingga dengan adanya pendataan Regsosek ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mempunyai data kependudukan terbaru. Tidak hanya digunakan untuk pemberikan Bansos, melainkan juga bisa digunakan untuk membuat kebijakan baru.
“Harapan saya, Kabupaten Pati punya data sosial ekonomi masyarakat, sehingga ini dapat diketahui. Saya mendorong Pemda punya data sendiri dari Regsosek. Yang mendata harus benar-benar independen, bukan data yang lewatnya RT atau desa,” jelasnya.
Seperti diketahui, program Regsosek yang dilaksanakan oleh Pemkab Pati melalui BPS ini sudah berlangsung sejak bulan Oktober dan selesai di pertengahan November ini, untuk kemudian dilakukan pengolahan data sebelum ditetapkan menjadi data Regsosek. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)