Harga BBM Sudah Naik, Ketua DPRD Jepara Nilai Masih Rawan Penyelewengan

Harga BBM Sudah Naik, Ketua DPRD Jepara Nilai Masih Rawan Penyelewengan

BERI KETERANGAN: Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma'arif saat menyampaikan keterangan terkait harga BBM subsidi. (Muslichul Basid/Lingkarjateng.id)

JEPARA, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif menyoroti kenaikan harga BBM yang diumumkan tanggal 3 September 2022 lalu. Pihaknya mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi meski telah menetapkan kebijakan kenaikan harga. Pasalnya, meski keputusan tersebut telah diambil, menurutnya masih tetap ada potensi penyelewengan.

“Harga BBM bersubsidi memang sudah dinaikkan, untuk solar menjadi Rp6.800 sedangkan pertalite naik menjadi Rp10.000, tetapi harga tersebut masih di bawah harga keekonomian. Kondisi ini masih berpotensi terjadinya penyelewengan, khususnya pada solar,” ungkapnya.

Penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi tersebut, menurutnya, akan membuat konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN, meski harga BBM bersubsidi telah dinaikkan.

“Harga BBM subsidi dan non subsidi telah dinaikkan. Namun jika hanya mengandalkan kenaikan harga saja, apa yakin kuota solar atau kuota Pertalite 2022 tak akan jebol?,” tutur Ketua DPRD Jepara.

Kenaikan yang terjadi ini dinilai cukup signifikan. Gus Haiz sapaan akrab Ketua DPRD Jepara mengungkapkan bahwa kenaikan ini pasti akan berpengaruh pada harga barang lain. Sembako menjadi komoditas yang harganya dipastikan akan mengalami peningkatan dan penyesuaian.

“Bukan karena pedagang ingin mengambil untung lebih besar, namun karena pedagang pada akhirnya juga akan terbebani dengan biaya yang meningkat. Langkah ini dirasa sebagai langkah paling masuk akal pada peningkatan harga BBM,” jelasnya.

Ia menambahkan, bukan tidak mungkin akibat naiknya harga BBM, kenaikan biaya produksi tarif angkutan dan harga sandang pangan pun juga ikut naik sehingga akan memicu inflasi. Pihaknya pun meminta pemerintah untuk melakukan perhitungan yang lebih konkrit, sehingga secara bisnis plan usaha Pertamina tetap jalan dan masyarakat juga tidak keberatan.

“Hal ini tidak sepadan dengan pengalihan subsidi ke BLT jadi pemerintah harus bijaksana dalam kenaikan harga BBM ini betul-betul membuat masyarakat semakin menderita,” tandasnya. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)

Exit mobile version