SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar audiensi dengan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Senin, 8 Agustus 2022. Audiensi itu dihadiri oleh perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah.
Audiensi berlangsung dengan tegang. Hal ini akibat adanya perbedaan data yang disajikan oleh BBWS dengan kondisi nyata di Desa Wadas. Dengan perbedaan tersebut, Beni Karnadi, Anggota Komisi D DPRD Jateng meminta warga Desa Wadas beserta pendamping untuk menyusun kajian ilmiah secara tertulis sebagai data pembanding.
“Karena ada perbedaan antara data yang diusung oleh pemerintah, dari BBWS maupun AMDAL dengan fakta yang menurut warga itu tidak sesuai. Ini hal-hal seperti inilah yang harus disinkronkan. Kami juga mau menyampaikan juga kepada pendampingnya untuk segera melengkapi data-data. Kami kalau tanpa data juga kesulitan,” terang Beni.
DPRD Jateng berharap dengan adanya kajian ilmiah tertulis dari kedua belah pihak antara BBWS dan Desa Wadas beserta pendamping maka dapat dilakukan perbandingan untuk menemukan data yang akurat. Nantinya, data tersebut akan dijadikan sebagai landasan tindak lanjut proyek Bendungan Bener dan pertambangan batu andesit yang akan dibangun di Desa Wadas.
Dalam kesempatan itu, BBWS memberikan penjelasan mengenai peta perencanaan pembangunan pertambangan andesit di Desa Wadas. Pada data yang disajikan BBWS dijelaskan bahwa di dalam lahan quarry seluas 114 hektare hanya terdapat 1 mata air, yakni mata air Jumbleng.
Berbeda dengan data yang disampaikan BBWS, Siswanto, warga Desa Wadas menyampaikan bahwa jumlah mata air di Lahan Quarry lebih dari 1.
“Kalau tentang mata air itu yang dijelaskan bohong ya, sebagaimana yang kita tahu tadi yang dijelaskan juga, jadi sekitar situ isinya pemukiman semua. Banyak mata air yang ada di situ tapi tadi BBWS menyampaikan cuma 1 gitu lho,” ujar Siswanto, warga Desa Wadas pada Senin, 8 Agustus 2022.
Sebelumnya, Siswanto bersama dengan tim pendamping Desa Wadas yang meliputi LBH Yogyakarta, LBH FH UII dan WALHI Yogyakarta telah melakukan survey jumlah mata air menggunakan metode kearifan lokal warga sekitar. Sayangnya, hasil survei tersebut tidak dibawa saat audiensi berlangsung.
“Jumlahnya 27-28 dan itu nyata boleh dicek ke Wadas. Mata airnya masih ngalir, masih dimanfaatkan oleh warga, termasuk saya juga,” ujar Siswanto.
Adapun tuntutan warga Desa Wadas kepada pemerintah yakni segera memberikan jaminan hidup kepada warga terdampak pembangunan. Lebih baik lagi, apabila pemerintah menggunakan alternatif lain untuk tidak melanjutkan pembangunan pertambangan di Desa Wadas. (Lingkar Network | Wahyu Indriyati – Koran Lingkar)