Anggota DPR RI Riyanta Tegaskan Lawan Kejahatan Mafia Tanah

Anggota-DPR-RI-Riyanta-Tegaskan-Lawan-Kejahatan-Mafia-Tanah

MENGIMBAU: Anggota komisi II DPR RI Riyanta mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk melawan kejahatan pertanahan. (Ika Tamara Dewi/Lingkarjateng.id)

PATI, Lingkarjateng.id – Kasus mafia tanah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah. Oknum mafia tanah yang tak terelakkan, sering berasal dari kalangan orang dalam. Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi II DPR RI Riyanta menyerukan untuk menghentikan kejahatan dalam pelayanan pertanahan.

“Kalau agraria, kebetulan saya selalu intens menyuarakan kesehatan (dalam pelayanan) pertanahan. Jadi intinya, sebagaimana pelayanan di pendaftaran tanah maupun pendaftaran aplikasi di BPN (Badan Pertanahan Nasional), ini harus mengindahkan aturan-aturan yang sudah,” ungkap anggota DPR RI Riyanta saat ditemui usai kegiatan di Joglo Aspirasi Kabupaten Pati baru-baru ini.

Pihaknya pun mengaku, memiliki pandangan yang sama dengan Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyuarakan memutus mata rantai pungli (pungutan liar). Tak hanya itu, ia mengaku bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Jalan Lurus (GJL) yang berada dalam naungannya, juga selalu meneriakkan untuk memberantas pungli.

DPR RI Riyanta Yakini Mafia Tanah Bisa Diselesaikan dengan Rekonstruksi Pasal 17 UU KIP

“Seperti yang sudah disampaikan pak menteri yang baru, pak Hadi Tjahjanto yaitu pungli harus di setop. Hal itu seperti yang selalu gerakan jalan lurus teriakkan,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut, anggota DPR RI Riyanta yang juga membidangi perihal agraria ini menegaskan, untuk melawan kejahatan pertanahan. Sebab, kejahatan pertanahan merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, seluruh bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan kejahatan pertanahan.

“Lawan kejahatan pertanahan atau mafia tanah harus dilawan. Persoalan kejahatan pertanahan ini bukan persoalan orang per orang tapi ini juga persoalan bangsa, persoalan kita sebagai bangsa negara. Jadi tugas kita semua harus melawan dan jangan pernah memberikan ruang kepada yang ilegal termasuk kejahatan-kejahatan oleh mafia pertanahan. Itu ilegal, jadi jangan pernah diberikan ruang untuk menang. Intinya di sana,” tandasnya. (Lingkar Network | Ika Tamara Dewi – Koran Lingkar)

Exit mobile version