6.111 Rumah Tak Layak Huni di Semarang Belum Tertangani

MENERANGKAN: Kepala Disperkim Kota Semarang, Ali saat ditemui awak media usai penyerahan RTLH di Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Adimungkas/Lingkarjateng.id)

MENERANGKAN: Kepala Disperkim Kota Semarang, Ali saat ditemui awak media usai penyerahan RTLH di Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Adimungkas/Lingkarjateng.id)

SEMARANG, Lingkarjateng.idDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang menargetkan sebanyak 14.254 unit rumah tak layak huni (RTLH) di kota Semarang diperbaiki pada tahun 2022.  Sementara, dari total jumlah tersebut ada sebanyak 8.134 unit rumah sudah direnovasi dan diperbaiki oleh Disperkim kota Semarang.

“Di Kota Semarang sampai saat ini, kita masih menyisakan 6.111 RTLH dari total keseluruhan berdasarkan hasil studi tahun 2015 hingga 2022,” kata Kepala Disperkim Kota Semarang, Ali, baru-baru ini.

Diketahui, terdapat enam ribuan unit rumah belum terealisasi. Pasalnya, anggaran untuk renovasi RTLH digunakan untuk mengatasi permasalahan covid-19 yang menghantam negara Indonesia, salah satunya Kota Semarang.

Selain anggaran khusus RTLH, ternyata bantuan anggaran dari APBD, bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi serta Komandan Kodim (Dandim) 0733 Kota Semarang juga dialokasikan untuk penanganan pandemi. Meskipun demikian, Ali mengklaim pembangunan RTLH sudah berjalan melebihi 50 persen.

“Di tahun 2022 masih menyisakan 6.111, sehingga ini menurut RPJMD sudah melampaui target, tiap tahunnya lebih dari unit yang ditargetkan,” lanjut Ali.

Lebih lanjut, pihaknya terus mengupayakan pembangunan RTLH agar dapat mencapai target. Salah satunya, membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder, seperti Kwarcab Semarang, BAZNAS Semarang, dan Dandim 0733 Semarang untuk diajak berkolaborasi merealisasikan pembangunan RTLH.

Bahkan, ia mengutarakan, anggaran bantuan untuk RTLH bagi warga yang kurang mampu akan dinaikkan menjadi Rp 25 juta rupiah per unit pada tahun 2023 dibanding dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak Rp 20 juta rupiah.

Kenaikan anggaran tersebut, kata dia untuk mempercepat pembangunan di wilayah Ibukota Jawa Tengah dalam menanggulangi permasalahan rumah bagi warga yang miskin.

“Dengan gotong royong Pemkot optimis berbagai tantangan bisa dilalui,” tandasnya. (Lingkar Network | Adimungkas – Koran Lingkar)

Exit mobile version