4 Rumah Warga Terancam Ambrol Akibat Tanah Longsor di Blora

4-Rumah-Warga-Terancam-Ambrol-Akibat-Tanah-Longsor-di-Blora

MEMBAHAYAKAN: Rumah warga di bantaran Sungai Lusi longsor dan terancam ambrol karena hujan deras. (Lilik Yuliantoro/Lingkarjateng.id)

BLORA, Lingkarjateng.id – Hujan deras yang akhir-akhir ini sering mengguyur wilayah Kabupaten Blora, mengakibatkan sejumlah ancaman bencana. Salah satunya bencana tanah longsor yang mengancam sejumlah rumah warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Lusi, yang berada di Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Blora Kota.

Kepala Kelurahan Tambahrejo, Uky Martin Andhana, menjelaskan, ada 4 rumah warga yang terancam ambrol karena tanah longsor. Rumah itu masing-masing milik Wiji, Munaji, Sunarti dan Nyoman.

“Semuanya berada di wilayah RT 4 RW 2 Kelurahan Tambahrejo. Yang paling parah kondisinya rumah milik Nyoman,’’ jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Surat tidak menampik adanya sejumlah jembatan dan jalan yang terkena longsor akibat banjir akhir-akhir ini. Dirinya pun menyebut, sudah melakukan survey untuk penanganannya.

“Laporannya memang ada rumah warga yang ada di bantaran Sungai Lusi, hanya saja tim kami masih melakukan beberapa survey di lapangan (tempat lain/red). Salah satu surveynya jembatan yang terkena longsor ada di Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, dan lokasi lainnya, untuk menentukan tingkat kerusakannya,” ungkapnya.

Pihaknya pun menyebut, ada sekitar 5 jalan dan jembatan di Blora yang longsor, namun saat ini pihaknya masih melakukan survey untuk menentukan tingkat kerusakannya. Seperti di Blora Barat, selain jembatan di Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, beberapa jalan dan jembatan di Desa Balong serta di desa lainnya juga dilaporkan rusak.

“Di Desa Pule Jepon juga ada jalan longsor, pastinya kami masih melakukan survey,” bebernya.

Untuk Kelurahan Tambahrejo, kata dia, Kepala Kelurahan Tambahrejo diminta untuk menyurati DPUPR agar permasalahan mengenai longsor di sekitaran Sungai Lusi segera ditindaklanjuti dan ditangani.

“Laporan belum masuk ke kami, tapi itu sejak dulu sudah masuk laporan ke balai, nanti bikin surat saja ditujukan kepada DPUPR, jumlahnya ada berapa, baru nanti kami ke depan bisa melaksanakan survey,” tegasnya. (Lingkar Network | Lilik Yuliantoro – Koran Lingkar)

Exit mobile version