Jokowi Sampaikan Dua Prinsip Good Governance di Forum OGP

A 1 1

DOKUMENTASI: Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Pleno Open Government Partnership Global Summit, Rabu (15/12). (Antara/Lingkarjateng.id)

JAKARTA, Lingkarjateng.id – Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dua prinsip yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif. Terkait hal ini saya ingin menyampaikan dua hal, pertama partisipasi publik perlu diperkuat,” kata Presiden Joko Widodo saat pembukaan “Open Government Partnership Global Summit” yang ditayangkan melalui kanal Youtube OGP pada Rabu (15/12).

OGP Global Summit berlangsung pada 15-17 Desember 2021 di Seoul, Korea Selatan secara hybrid. Open Government Partnership (OGP) adalah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif.

“Di Indonesia kami telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu yaitu ‘LAPOR’ yang terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah,” tambah Presiden.

Resmikan 4 Embung di Jateng, Jokowi Harapkan Peningkatan Produktivitas Pertanian

Menurut Jokowi, sejak 2015, “LAPOR” telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat. “Kedua, inovasi digital yang inklusif harus diperkokoh. Transformasi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. “Digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi, penyelewengan dan di masa pandemi saat ini terjadi akselerasi transformasi digital di sektor ekonomi,” tambah Presiden.

Transformasi digital pun harus inklusif termasuk menjamin akses bagi UMKM. Presiden Jokowi menyebutkan pada tahun ini genap 10 tahun berdirinya “Open Government Partnership”.

Presiden Jokowi Sampaikan 6 Fokus APBN 2022

“Sejak berdiri, banyak perkembangan positif telah dicapai. Saat ini tata kelola pemerintahan yang baik, ‘good governance’, telah menjadi norma. Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusivitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan,” kata Presiden.

Terlebih pada masa pandemi ini prinsip tersebut bahkan menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran, memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi dan hoaks.

“Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Terima kasih atas penghargaan OGP atas berbagai inovasi digital di Indonesia, di antaranya inovasi digital untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui portal open tender,” tutup Presiden. (Lingkar Network | Koran Lingkar Jateng)

Exit mobile version