PATI, Lingkarjateng.id – Rencana pendirian pabrik sepatu di Kecamatan Trangkil terhalang restu warga. Pasalnya, rencana pembangunan pabrik akan memakan 63 hektare tanah, yang mana itu merupakan lahan produktif untuk pertanian. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Ali Badrudin menyatakan, pihaknya secara terbuka tidak akan menolak pendirian pabrik sepatu di Kabupaten Pati, selama lahan yang diperuntukkan pendirian pabrik bukan lahan produktif.
“Pada prinsipnya DPRD Pati dalam hal ini tidak anti investor. Ya, kita senang dengan adanya investor. Masih banyak lahan-lahan tidak produktif di Kabupaten Pati yang disediakan untuk kegiatan industri,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD Pati, kemarin.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan kurang lebih terdapat 5.000 hektar lahan tidak produktif di Kabupaten Pati, yang mana bisa diarahkan untuk hal produktif, misalnya pembangunan pabrik.
Tolak Pabrik Sepatu, Warga Trangkil Datangi DPRD Pati
“Bisa gunakan lahan tidak produktif untuk bangun pabrik, agar peningkatan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran ini benar-benar merata,” ungkapnya.
Menurutnya, jika lahan yang masih produktif dan masih difungsikan masyarakat setempat untuk kegiatan pertanian, kemudian dijadikan bangunan pabrik, maka di samping bisa mengurangi pengangguran, juga bisa menambah pengangguran.
“Mengurangi pengangguran karena adanya pabrik, sekaligus menambah pengangguran karena lahannya berkurang,” imbuhnya.
Pihaknya berharap, lahan yang tidak produktif bisa dibuka untuk lahan industri. Sehingga tenaga kerja yang sekarang tidak terpakai bisa terpakai, dan pengangguran bisa berkurang dengan adanya pabrik tersebut.
Hal itu, ia ungkapkan ketika menjawab aduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan Aliansi Petani Kecamatan Trangkil yang menggelar audiensi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pati di Gedung DPRD Pati, Kamis (17/2) lalu.
Dalam audiensi itu, warga mengemukakan keberatannya terhadap rencana pendirian pabrik sepatu di lahan produktif, karena itu mengancam kelestarian lingkungan dan keberlangsungan lahan pertanian bagi generasi penerus bangsa. (Lingkar Network | Sifa – Lingkarjateng.id)