JEPARA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara berencana mengajukan penambahan kuota elpiji 3 kilogram (kg) sebesar 48,9 persen serta BBM jenis solar dan pertalite sebesar 10 persen untuk tahun depan. Rencana tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kabupaten setempat yang terus meningkat.
Hal itu disampaikan Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Hery Yulianto, saat menjadi narasumber dialog interaktif yang dipandu oleh Penjabat (Pj.) Bupati Jepara, Edy Supriyanta, dengan mengangkat tema “Dinamika Pembangunan di Jepara” di Radio Kartini 94,2 FM pada Sabtu, 2 November 2024.
“Saat ini, UMKM di Jepara mencapai lebih dari 81 ribu unit, dengan hampir 29 ribu di antaranya bergantung pada elpiji bersubsidi. Perkembangan ini luar biasa. Tahun depan kita coba mintakan tambahan. Kami berharap nanti dari Pertamina bisa merealisasikan,” ungkapnya.
Terkait kebutuhan elpiji di Karimunjawa, Herry menjelaskan bahwa kondisi geografis kepulauan tersebut mengakibatkan biaya distribusi yang lebih tinggi. Menurutnya, harga eceran tertinggi elpiji di Jepara saat ini sebesar Rp 18.000, sedangkan di Karimunjawa mencapai R p27.500 akibat adanya biaya operasional tambahan.
“Ada tambahan biaya operasional untuk ke sana, jadi ada selisih Rp 9.500 dengan harga yang ada di Jepara,” katanya.
Lebih lanjut, terkait upaya antisipasi lonjakan kebutuhan elpiji 3 kilogram saat momen libur akhir tahun, pihaknya juga bakal mengajukan permohonan penambahan kuota fakultatif.
“Biasanya akan kita luncurkan di awal atau pertengahan Desember, sambil kita memantau ketersediaan di sana (Karimunjawa). Secara umum, ketersediaan elpiji dan sembako di Jepara dipastikan tercukupi hingga akhir tahun,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Jepara, Edy Supriyanta, mengingatkan para pengusaha besar untuk tidak menggunakan elpiji subsidi 3 kilogram. Ia menegaskan bahwa elpiji bersubsidi seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin dan UMKM.
“Orang dengan ekonomi mampu, pengusaha besar, seperti restoran jangan menggunakan elpiji subsidi 3 kilogram. Itu digunakan untuk masyarakat miskin dan UMKM,” tegasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkarjateng.id)
