KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang berhasil meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, kepada Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang, Tri Martono, mengatakan bahwa penghargaan tingkat nasional tersebut diberikan kepada Pemkab Semarang lantaran dianggap berhasil menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik.
“Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu menata dan memiliki tata kelola transportasi yang baik,” ungkap pada Senin, 9 September 2024.
Lebih lanjut, Tri Martono menerangkan bahwa total ada 106 kabupaten dan kota yang melakukan pendaftaran penghargaan tersebut. Namun, hanya ada 61 kabupaten dan kota yang berhasil menerima penghargaan itu, salah satunya adalah Pemkab Semarang.
“Sebetulnya secara prinsip kami memang sudah menyiapkan layanan transportasi dan fasilitas publik untuk keperluan masyarakat, dan kebetulan ada penghargaan ini, sehingga membuat kami mantap mengikutinya,” bebernya.
Dia menjelaskan bahwa Pemkab Semarang melalui Dishub memang sudah menyiapkan sarana prasarana (sarpras) pendukung dan pengaturan lalu lintas di tiga titik utama sebagai bahan objek penilaian.
“Berkat semua pemangku kepentingan, maka apa yang kita persiapkan di Kabupaten Semarang ini dinilai baik oleh tim penilai independen. Dan tiga titik utama pengaturan lalu lintas ini yang dinilai adalah jalur bus antarkota di sepanjang Jalan Slamet Riyadi hingga Jalan HOS Cokroaminoto sampai di Terminal Sisemut,” ungkapnya.
Titik lainnya, kata dia, ada di ruas Jalan Ahmad Yani di depan Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran Timur, dan juga Jalan Letjen Soeprapto dari lampu traffic light DPRD Kabupaten Semarang hingga Gerbang Tol (GT) Ungaran.
“Untuk penempatan rambu-rambu dan rekayasa lalu lintas di ketiga ruas titik jalan itu dinilai baik oleh tim penilai independen yang terdiri dari akademisi, pengamat transportasi dan lalu lintas, serta kementerian terkait,” imbuhnya.
Sementara terkait transportasi layanan publik, Tri Martono menjelaskan bahwa selama ini sudah ada 18 kendaraan angkutan umum yang menerima subsidi untuk melayani warga di daerah yang belum memiliki trayek.
“Bahkan bisa dikatakan terpencil yang ada di Kecamatan Bawen, Tuntang, dan Kecamatan Pabelan. Dan sesuai arahan Pak Bupati Semarang pelayanan tersebut rencananya akan diperluas terutama untuk warga di wilayah perbatasan bagian selatan,” terangnya.
Adapun terkait pelayanan bus sekolah, pihaknya mengatakan program tersebut akan dilanjutkan kembali di bulan Oktober hingga Desember 2024. Mengingat, Kabupaten Semarang saat ini baru memiliki tiga unit bus sekolah. Untuk itu, pihaknya menargetkan per kecamatan nantinya akan ada minimal satu bus sekolah khusus.
“Memang saat ini fokus kami baru menata perkotaan dahulu, itu di semua sektor layanan transportasi dan fasilitas publik. Ke depan pasti akan lebih menjangkau lebih luas lagi untuk layanan itu, tapi kami juga harus menyesuaikannya dengan anggaran yang dimiliki Pemkab Semarang. Perlahan tapi pasti kami menyediakan layanan transportasi umum yang aman dan nyaman untuk masyarakat,” pungkas Tri Martono. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Lingkarjateng.id)
