GROBOGAN, Lingkarjateng.id – Permasalahan banjir yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Grobogan telah menarik perhatian berbagai pihak, mengingat dampak besar yang ditimbulkan pada masyarakat dan lingkungan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Perhutani bekerja sama dengan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi lintas instansi, yang diadakan di Kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, Kabupaten Grobogan, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Perhutani dari berbagai KPH, seperti KPH Purwodadi, Semarang, Randublatung, Gundih, Telawa, dan Blora, serta Kepala CDK Wilayah I.
Dalam diskusi yang berjalan interaktif itu, para peserta membahas berbagai penyebab dan dampak banjir, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Beberapa penyebab banjir di Grobogan yang telah teridentifikasi dalam pertemuan tersebut antara lain adalah rendahnya kemampuan serapan air di lintasan aliran sungai, buruknya kondisi sungai, perubahan tutupan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi ekologisnya, serta tingginya intensitas penggunaan lahan.
Selain itu, curah hujan yang besar dan buruknya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) juga menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki.
Salah satu dampak utama yang timbul saat curah hujan tinggi adalah meluapnya saluran air yang tidak dapat menampung debit air, sehingga menyebabkan banjir di wilayah hilir.
Kepala CDK Wilayah I Jawa Tengah, Susilo Margono, menekankan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Grobogan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
Ia mendorong kolaborasi lintas sektor yang berbasis data untuk mengatasi banjir, agar kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan berdampak efektif.
“Kami mendorong kerja sama lintas sektor yang berbasis data untuk atasi banjir, agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat dan berdampak,” ujar Susilo.
Senada dengan hal tersebut, Administratur Perhutani KPH Purwodadi, Untoro Tri Kurniawan, juga menekankan pentingnya langkah kolaboratif untuk mengatasi masalah banjir yang sudah menjadi ancaman serius bagi wilayah Grobogan.
“Beberapa langkah itu di antaranya mengidentifikasi titik-titik lokasi yang perlu dinormalisasi, baik tutupan lahan, saluran air, dan perbaikan tata kelola lahan yang baik, serta mewujudkan kolaboratif penanganan sesuai tupoksi masing-masing instansi,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan penting mengenai perlunya koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, CDK, Perhutani, UPT Kementerian Kehutanan, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya. Semua pihak sepakat untuk bersama-sama menangani masalah pencegahan dan penanggulangan banjir.
Untoro juga mendorong Pemkab Grobogan sebagai sektor penggerak utama untuk segera membentuk tim teknis lintas sektoral.
Tim ini diharapkan dapat menyusun perencanaan yang matang, memperkuat kelembagaan, serta berbagi peran dalam normalisasi aliran air dan perbaikan lingkungan di wilayah hulu.
Selain itu, penting untuk menyusun kebijakan pemerintah yang mendukung penyelesaian masalah banjir secara jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal dalam penanggulangan banjir serta upaya menjaga keberlanjutan hutan dan keseimbangan ekosistem di wilayah Grobogan dan sekitarnya,” katanya.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Rosyid
