SEMARANG, Lingkarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan para pekerja yang bertugas sebagai penjaga pintu air.
“Penjaga pintu air itu bagian dari swasembada pangan yang harus kita perhatikan. Suara mereka harus kita dengarkan,” ujar Luthfi usai menerima audiensi perwakilan dari penjaga pintu air yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Jateng pada Senin, 19 Mei 2025.
Luthfi menyebut mereka sebagai ujung tombak sumber daya manusia dalam sistem irigasi yang menopang swasembada pangan di daerah.
Adapun dalam audiensi, Luthfi telah menginstruksikan jajarannya dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, untuk mengurai benang merah tuntutan para penjaga pintu air dalam waktu sepekan ke depan.
Dalam unjuk rasa yang dilakukan di depan Kantor Gubernur Jateng, mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan memedomani regulasi yang ada.
“Saya minta dua hal untuk diselesaikan. Pertama, penjaga pintu air harus ter-cover BPJS Ketenagakerjaan (oleh pemerintah). Kedua, harus ada jaminan kerja setelah audiensi ini,” tegas Luthfi.
Geruduk Kantor Gubernur Jateng, Ribuan Pekerja Irigasi Desak Diangkat Jadi PPPK
Menurutnya, hasil dari audiensi akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh dinas terkait. Khususnya, aspirasi menyangkut status kerja, jaminan sosial, hingga kejelasan masa depan para penjaga pintu air.
“Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Intinya, akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Ketua Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jawa Tengah, Muhammad Khundori, menyambut positif audiensi tersebut.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap atensi Gubernur Ahmad Luthfi, terutama terkait iuran BPJS dan jaminan status kerjanya.
“Selama ini kami ikut BPJS secara mandiri, dan alhamdulillah disampaikan Pak Luthfi akan ditanggung. Status kerja juga tadi akan dijamin dipertahankan di Balai PSDA dan Tata Ruang,” kata Khundori.
Ia menambahkan, data jumlah penjaga pintu air yang diajukan mencapai lebih dari 3.000 orang. Namun, belum semua masuk dalam database resmi.
Para petugas pun berharap ada kejelasan status, termasuk kemungkinan diangkat menjadi PPPK.
“Kami menunggu keputusan resmi, termasuk kemungkinan menjadi PPPK. Pak Gubernur sudah menyatakan akan mengawal langsung hal ini,” ujarnya.
Jurnalis: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
