BLORA, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk mendata infrastruktur yang rusak akibat banjir di wilayah setempat.
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pendataan, perbaikan infrastruktur nantinya akan dibahas pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) tahun anggaran 2025.
“DPUPR, itu harus segera mendata, titik mana yang rusak. Baik dari jembatan putus, tanah longsor, dan sebagainya segera didata, segera diusulkan, nanti segera dibahas di dalam perubahan APBD tahun ini,” katanya di Blora pada Rabu, 21 Mei 2025.
Selain itu, kerusakan infrastruktur akibat banjir juga akan segera diusulkan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Untuk itu, Siswanto akan meminta Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) bersama dinas teknis seperti Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) agar segera mendata wilayah terimbas banjir.
“Dinkesda, Dinsos, DPUPR, BPBD akan diundang untuk kita mintai data. Pada tempo cepat ini, kita terjun ke lapangan. Setelah dari lapangan, kita bersama Pemda ngecek data pasca banjir,” terangnya.
Siswanto menekankan bahwa pasca banjir yang melanda 10 kecamatan di Kabupaten Blora, pihaknya bersama pemerintah daerah akan berfokus pada rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemulihan di wilayah terdampak.
“Kita fokus rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemulihan. Namun terpenting, tidak ada korban jiwa. Lalu evakuasi hewan ternak juga berjalan aman,” ujarnya.
Siswanto menambahkan bahwa selama dua hari ini, pimpinan DPRD Blora beserta para anggotanya telah terjun di wilayah daerah pilih (dapil) masing-masing untuk mengetahui dampak banjir dan mengumpulkan data dari lapangan.
“Hari ini dan kemarin fokus di lokasi-lokasi yang terdampak banjir, sesuai dapil maupun kecamatan masing-masing, untuk memberi bantuan dan mengumpulkan data di lapangan pasca banjir,” tandas Siswanto.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
