SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani banjir di Kabupaten Demak.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa koordinasi tersebut dilakukan agar pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum (Ditjen) PU segera melakukan penataan, khususnya normalisasi Sungai Tuntang.
Seperti diketahui, jebolnya tanggul Sungai Tuntang telah menyebabkan ratusan rumah di tujuh desa yakni Desa Ploso, Lempuyang, Sidoharjo, Trimulyo, Mintreng, Karangrejo, dan Kembangan terendam banjir.
Luthfi menegaskan bahwa penanganan normalisasi Sungai Tuntang merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah Kementerian (PUPR).
“Sungai Tuntang itu kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Kita dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, hanya mendukung pelaksanaannya,” ujar Luthfi usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Berlian, Semarang, pada Jumat, 23 Mei 2025.
Saat ditanya mengenai langkah nyata dari Pemprov Jateng, mantan Kapolda Jawa Tengah itu menegaskan bahwa pihaknya telah mengerahkan alat berat untuk menangani tanggul yang jebol.
“Sudah, kita sudah buka aksesnya. Ekskavator sudah di sana, kita siapkan semua untuk penanganan. APBD juga sudah kita siapkan untuk mendukung penanggulangan bencana,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, telah meninjau progres penanganan tanggul jebol di wilayah Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, pada Kamis, 22 Mei 2025 kemarin.
Ketua Komisi D DPRD Jateng, Ida Nur Sa’adah, mendorong penanganan tanggul jebol terus dikebut agar masyarakat tidak khawatir terdampak banjir kembali.
“Harapan kita untuk penanganan ini bisa lebih cepat sehingga masyarakat tidak khawatir karena banjir itu merugikan, menyengsarakan masyarakat,” harapnya.
Politisi dari PKB itu juga mendorong pihak terkait untuk melakukan upaya penguatan tanggul yang mengalami kritis.
“Penanganan ini memang sudah teralokasikan oleh BBWS, yang kritis akan ditangani dan dikuatkan. Kita mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh BBWS, pemerintah provinsi, maupun kabupaten,” kata Ida.
“Kami juga sudah mendorong kepada pihak berwenang untuk melakukan percepatan penanganan,” sambungnya.
Tak hanya itu, Ida juga mendorong pihak berwenang agar melakukan normalisasi Sungai Tuntang sehingga bencana banjir tidak terulang kembali.
“Harapan kami agar dilakukan normalisasi Sungai Tuntang mulai dari hulu sampai ke hilir. Tadi diinformasikan jaraknya ada sekitar 140 kilometer. Lha ini harus dilakukan ke depan sehingga ke depannya tidak terjadi banjir akibat jebolnya tanggul,” pungkasnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Rosyid
