REMBANG, Lingkarjateng.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang baru-baru ini memanggil Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera (RBSJ), Jalaludin.
Pemanggilan tersebut menindaklanjuti temuan tidak adanya dividen yang disetor PT RBSJ kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang selama empat tahun terakhir.
Hal ini menarik perhatian publik, mengingat PT RBSJ yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Rembang mengelola beberapa aset penting milik seperti pom bensin dan pelabuhan yang saat ini masih beroperasi.
Anggota Komisi II, Joko Supriadi, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Jalaludin dalam pemanggilan tersebut.
Ia menegaskan bahwa PT RBSJ seharusnya memberikan kontribusi tambahan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang.
Namun, perusahaan tersebut justru tidak pernah melakukan setoran sama sekali.
Tak Setor Dividen, Laporan Keuangan BUMD Rembang Jadi Sorotan
“Ini sangat miris, mengingat potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan,” ungkap Joko di Rembang pada Selasa, 13 Mei 2025.
Terpisah, Jalaludin menjelaskan bahwa PT RBSJ sedang dalam proses mencari modal baru dan mengembangkan usaha yang lebih baik.
Ia percaya bahwa tahun ini adalah kesempatan emas untuk investasi di Kabupaten Rembang, baik dari sektor laut maupun darat.
“Kami akan melakukan pemetaan yang lebih baik untuk usaha di RBSJ agar tidak tercampur dengan usaha yang lama,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini pihaknya hanya memanfaatkan aset yang ada dan berupaya menyelesaikan beban yang ada.
“Alhamdulillah, beban RBSJ mulai berkurang,” tutupnya.
Dengan perkembangan ini, DPRD Rembang menanti langkah dari RBSJ untuk memberikan keterangan terkait tak adanya dividen untuk Pemkab Rembang.
Jurnalis : Vicky Rio
Editor : Rosyid
