PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan pihaknya masih menunggu pembahasan lebih lanjut terkait efisiensi anggaran yang direncanakan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.
“Nantinya akan ada rapat di DPRD, jadi untuk saat ini saya belum bisa memberikan komentar secara detail. Saya juga belum mengetahui secara pasti pos anggaran mana yang terdampak,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon di Kabupaten Pekalongan pada Kamis, 13 Februari 2025.
Ia mengonfirmasi bahwa telah ada surat edaran mengenai efisiensi anggaran, terutama pemotongan pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, terkait anggaran lainnya, DPRD Kabupaten Pekalongan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
“Kami akan menunggu sampai eksekutif menyampaikan kebijakan ini dalam perubahan atau pembahasan anggaran,” katanya.
Terkait tujuan efisiensi anggaran, Abdul Munir menyebut bahwa kebijakan tersebut kemungkinan akan diarahkan untuk mendukung visi-misi bupati terpilih. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis bagi masyarakat yang mana menjadi program pemerintah pusat.
“Kita tunggu saja, mungkin setelah pelantikan bupati pada 20 Februari 2025 nanti akan ada rapat-rapat intensif untuk menentukan apakah akan ada pergeseran anggaran atau kebijakan lainnya. Sampai sekarang, saya sendiri belum menerima informasi resmi dari pihak eksekutif terkait hal ini,” jelasnya.
Munir juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan efisiensi anggaran agar tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat. (Lingkar Network | Fahri Akbar – Lingkarjateng.id)
