PATI, Lingkarjateng.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyebutkan bahwa, hoaks mengalami kenaikan hampir 10 kali lipat dalam setahun terakhir, menjelang Pemilu 2024.
Menanggapi adanya tren peningkatan hoaks, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto berharap agar masyarakat bisa mengendalikan diri dan berhati-hati saat menggunakan media sosial.
Terlebih, kata dia, ada Undang-Undang ITE sehingga orang yang menyebarkan informasi secara tidak bertanggung jawab bisa melanggar aturan.
“Harapan kami masyarakat Pati tidak menjadi tumbal hoaks. Itu akan berdampak kepada diri sendiri dan berdampak pada hukum kepada mereka,” tuturnya, pada Senin, 8 Januari 2024.
Terkait takedown (putus akses) konten yang mengandung hoaks, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari Kominfo RI.
Meski demikian, bersama dengan stakeholder terkait pihaknya tetap melakukan pengawasan untuk menangkal pemberitaan yang bersifat hoaks.
“Kami tidak mempunyai kewenangan terkait dengan takedown informasi hoaks. Karena itu ranah dari kewenangan Kominfo Pusat,” ucapnya.
Meski bukan ranah Diskominfo Pati, Ratri bakal memberitahukan kepada pihak yang berwenang jika ada hoaks yang tersebar di wilayah Kabupaten Pati, seperti Kominfo dan BSSN.
“Pada prinsipnya, kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo termasuk dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait keamanan informasi,” jelas dia.
Ia mengaku bahwa, pihaknya memiliki Computer Security Insident Response Team (CSIRT) guna mengamankan informasi. Paling tidak CSIRT ini untuk screening awal dan bisa melaporkan ke BSSN apabila terjadi insiden terkait keamanan siber. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
