SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ratusan massa dari Desa Bedono Kecamatan Sayung yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang-Demak memadati dan menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 31 Juli 2023. Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait Perperes 52 tahun 2022 dan Perpres 27 tahun 2023 tentang skema penggantian lahan dengan nilai 30 persen dari harga pasar.
Ketua Koordinator Lapangan Abbas, menyampaikan pihaknya menghormati aturan hukum yang berlaku, namun rencana penggantian tanah musnah dinilainya jauh dari adil dan layak yaitu hanya 30 persen dari harga pasar.
“Pemerintah harus memahami bahwa rakyat dalam mengelola, memanfaatkan, dan menggunakan tanah-tanahnya tersebut telah memiliki hak dan sebagai media mencari nafkahnya, sehingga pemerintah harus memperhatikan keberlangsungan hidup rakyatnya setelah mereka kehilangan hak atas tanahnya. Oleh karenai tu, apabila nilai penggantian tanah musnah jauh dari kata adil dan layak maka Pemerintah telah berbuat dzolim dan sengaja menyengsarakan rakyatnya,” tegasnya saat Orasi di Depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Ia juga beberapa kali meneriaki dan Gubernur Jawa Tengah untuk keluar dan menemui para pendemo yang sudah jauh-jauh datang dari Desa Bedono Sayung menuju halaman Kantor Gubernur Jateng.
“Mana Ganjar, kami ingin Gubernur Jawa Tengah gentle dan terbuka untuk menemui kami di sini melakukan pembicaraan yang semestinya, kami ingin lihat seorang pemimpin mampu melindungi rakyatnya dari kesengsaraan yang sedang kami alami, kami rela panas-panasan kami rela menunggu sampai malam agar permasalahan ini ada titik terangnya dan tidak sia-sia,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Desa Bedono Agus Salim menyampaikan, warga saat diadakan rapat desa mengaku tidak puas dan menolak ketetapan dalam Perpres tersebut.
“Masyarakat hanya ingin, berapa pun (harga ganti rugi/red) dengan sepatutnya dan layak. Masyarakat akan mendukung, tapi jangan dikatakan sebagai tanah musnah karena pemukiman yang mereka huni itu juga terendam air setiap hari,” ucapnya mendampingi warga yang berdemo.
Ia juga menepis isu adanya kabar bahwa beberapa warga Desa Bedono telah menjual tanah-tanahnya kepada orang lain di luar pemerintahan.
“Itu tidak benar, jadi tanah-tanah warga itu masih di miliki, bersertifikat kemudian later C dan pajak lunas,” jelasnya.
Ia menjelaskan ada sekitar 80 hektar yang diterjang tol dan semua terdampak. Sehingga warga menuntut semua tanah yang tidak bisa di akses karena terkena tol untuk di bebaskan seluruhnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul Al-Fath – Lingkarjateng.id)
