KUDUS, Lingkarjateng.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan tidak akan terlibat dalam politik calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) dalam gelaran Pemilu 2024.
“Muhammadiyah tidak punya calon sendiri dalam Pemilu 2024 karena kami tidak punya kewenangan. Karena Muhammadiyah secara kelembagaan juga tidak terlibat dan tidak akan melibatkan diri dalam proses pencalonan, atau mendukung salah satu capres dan cawapres,” kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’thi, pada Senin, 5 Juni 2023.
Ia menjelaskan, Muhammadiyah sebagai gerakan organisasi Islam dan dakwah tentu tidak punya kewenangan apapun, menyangkut siapa yang akan menjadi capres dan cawapres. Menurutnya, kewenangan konstitusional terkait pencapresan ada dalam partai politik (Parpol).
“Terkait Pemilu 2024, PP Muhammadiyah masih wait and see saja. Tentu saja memberikan kesempatan dan dukungan terhadap parpol, untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, karena kewenangan konstitusional itu ada pada parpol,” terangnya.
Dia mengatakan, parpol memiliki peran penting dan strategis dalam Pemilu 2024. Dirinya berharap, parpol bisa mencalonkan para anggota legislatif maupun capres dan cawapres yang punya integritas dan kapasitas.
“Peranan parpol dalam Pemilu 2024 itu sangat menentukan masa depan bangsa. Parpol punya kewenangan konstitusional untuk mencalonkan calon legislatif (caleg), capres, dan cawapres,” jelasnya.
Calon yang diusung parpol, lanjutnya, nantinya ketika terpilih tidak hanya berkaitan dengan penyusunan produk perundang-undangan atau produk legislatif. Akan tetapi juga terlibat dalam pengawasan atas penyelenggaraan negara dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Jadi kami berharap parpol tidak hanya mengikuti apa kata survei. Tapi memberikan calon yang memang punya kapasitas. Karena opini publik saat ini sudah didikte apa kata survei,” ungkapnya.
Lebih lanjut, meskipun PP Muhammadiyah secara tegas tidak ingin terlibat dalam politik capres, pihaknya tetap memberikan kebebasan terhadap anggota organisasi Islam tersebut. Menurutnya, anggota Muhammadiyah juga merupakan warga negara yang mempunyai hak untuk terlibat dalam politik.
“Kalau memang ada warga persarekatan Muhammadiyah yang karena afiliasi politiknya terlibat, itu adalah haknya sebagai warga negara. Tentu saja kami tidak menghalangi, dan memberikan kebebasan warga Muhammadiyah yang terlibat tim sukses capres, cawapres ataupun calon legislatif,” pungkasnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus Syarifa – Koran Lingkar)
